Serang – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi papan di tanah air. Tercatat, masih ada sekitar 29 juta warga Indonesia yang hingga kini belum memiliki hunian pribadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri akad massal 50.030 Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (KPR FLPP) di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Angka ini menjadi tantangan besar bagi Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan penerima manfaat.
Target 350 Ribu Unit
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran pada program rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut target tahun ini melonjak menjadi 350 ribu unit.
Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pembangunan perumahan di Indonesia. Sebelumnya, realisasi pembangunan rumah subsidi biasanya hanya berkisar di angka 220 ribu unit per tahun.
“Target bukan hanya tercapai, tapi terlampaui. Ini menunjukkan ekosistem perumahan kita berjalan dengan dukungan perbankan dan pengembang,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara.
Kebijakan Bantu Rakyat Kecil
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah insentif fiskal guna meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kebijakan baru ini meliputi:
- Gratis Biaya BPHTB: Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk MBR.
- Bebas Biaya PBG: Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu IMB) kini tidak dipungut biaya.
- PPN Ditanggung Pemerintah: Insentif pajak untuk menekan harga jual rumah.
- Kenaikan Anggaran: Pagu Kementerian PKP naik dari Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun.
Fokus Bedah Rumah
Selain membangun hunian baru, pemerintah juga menyoroti kondisi 26,9 juta rumah warga yang saat ini tidak layak huni.
Mulai tahun 2026, Program Bedah Rumah akan didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah integritas birokrasi.
Ia bertekad menghentikan segala bentuk korupsi dan penyelewengan anggaran, agar bantuan sampai tepat sasaran ke tangan rakyat. (YA)
