Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya secara resmi menepis kekhawatiran publik mengenai isu pemotongan anggaran pendidikan demi mendanai program prioritas lainnya.
Dalam keterangannya yang diposting pada laman resmi media sosial @sekretariat.kabinet, Sabtu (28/2/2026),
Teddy menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan pada tahun 2026 justru akan mengalami peningkatan signifikan untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara menyeluruh.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai jawaban atas narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menggerus dana infrastruktur sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebaliknya, pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan jangkauan program strategis demi memastikan tidak ada aspek pendidikan yang dikorbankan.
Memperluas Akses Melalui “Sekolah Rakyat”
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, fokus pemerintah tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga pada jangkauan fisik pendidikan.
Melalui inisiasi Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan anak-anak putus sekolah untuk kembali ke bangku pendidikan dengan fasilitas lengkap.

“Target tahun ini adalah penambahan 100 sekolah baru. Ini merupakan penguatan dari capaian tahun sebelumnya yang telah berhasil menjangkau sekitar 20.000 siswa,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Sekolah Rakyat ini dirancang secara komprehensif dengan menyediakan:
- Fasilitas asrama yang layak.
- Jaminan kesehatan bagi seluruh siswa.
- Pemenuhan nutrisi harian yang terukur.
Terkait infrastruktur, pemerintah pusat menunjukkan komitmen nyata dengan mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp17 triliun.
Anggaran ini diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 16.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025-2026.
Meski secara administratif banyak sekolah berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan intervensi langsung.
Hal ini dilakukan guna memastikan standar keamanan dan kenyamanan belajar mengajar terpenuhi secara merata dari Sabang hingga Merauke.
Tunjangan Guru Cair Tiap Bulan
Kabar baik juga datang bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Pemerintah melakukan transformasi besar dalam skema kesejahteraan guru, terutama bagi guru honorer dan non-ASN.
Berikut adalah poin-poin penting reformasi kesejahteraan tenaga pendidik:
- Kenaikan Insentif Guru Honorer: Kini naik menjadi Rp400.000, mengakhiri stagnansi nilai insentif yang terjadi selama dua dekade terakhir.
- Kenaikan Tunjangan Non-ASN: Nilai tunjangan ditingkatkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
- Percepatan Penyaluran: Jika sebelumnya tunjangan cair per tiga bulan (triwulan), kini diubah menjadi setiap bulan untuk menjaga stabilitas finansial para guru.
Menyongsong masa depan, pemerintah juga mengakselerasi digitalisasi pendidikan. Sebanyak 280.000 perangkat TV digital didistribusikan ke berbagai sekolah.
Langkah ini bertujuan agar materi pembelajaran berkualitas tinggi dapat diakses oleh siswa di daerah terpencil, sehingga kualitasnya setara dengan siswa di kota-kota besar.(NR)





