Ankara, Turki — Otoritas pelabuhan Turki dilaporkan mulai secara paksa meminta deklarasi tertulis dari setiap kapal yang berlabuh, memastikan tidak ada kaitan dengan Israel atau membawa kargo berbahaya.
Hal ini dianggap sebagai penegasan nyata atas embargo dagang senilai $ 7 Miliar, yang sebelumnya dipertanyakan efektivitasnya.
Langkah ini, yang dikeluarkan secara lisan tanpa edaran resmi, menyusul serangkaian kritik dan investigasi yang menunjukkan adanya “jalur belakang” untuk pengiriman barang ke Israel.
Kementerian Transportasi Turki menolak berkomentar, dan membuat kebijakan ini semakin misterius.
Turki Memperketat Aturan
Kebijakan baru ini muncul setelah laporan-laporan jurnalis internasional dan aktivis, yang mengungkapkan bahwa meskipun Turki telah mengumumkan penangguhan perdagangan dengan Israel sejak Mei 2024, aliran barang masih tetap berjalan.
Sumber-sumber pelayaran yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa mereka kini diwajibkan untuk mengesahkan “pemilik, manajer, dan operator kapal tidak memiliki hubungan dengan Israel.”
Permintaan ini juga secara spesifik melarang muatan berisi bahan peledak, material radioaktif, atau perlengkapan militer yang ditujukan untuk Israel.
“Ini adalah tindakan yang lebih dari sekadar pernyataan, mereka tidak lagi main-main. Ini adalah penegakan nyata yang kami lihat di lapangan,” ” ujar seorang agen pelayaran.
Embaro Dagang yang ‘Bocor’
Sebelumnya, berbagai pihak menyoroti adanya celah dalam kebijakan Turki. Sejumlah kapal dilaporkan mematikan sistem pelacakan mereka di laut untuk menghindari deteksi.
Investigasi oleh kampanye Stop Fueling Genocide, yang diliput oleh Media Turki dan Internasional, melacak setidaknya sepuluh pengiriman minyak mentah ke Israel setelah pengumuman embargo.
Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, Turki masih menjadi salah satu pemasok utama bagi Israel, mengundang pertanyaan serius tentang komitmen Ankara.
Langkah terbaru ini, yang langsung menyasar pelabuhan, dianggap sebagai respons langsung terhadap tekanan publik dan internasional yang memuncak.
Komitmen Internasional & Konferensi Bogota
Kebijakan pelabuhan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Turki yang semakin tegas.
Di Konferensi Bogota yang diselenggarakan bersama oleh Kolombia dan Afrika Selatan pada Juli lalu, Turki menyatakan dukungannya pada rencana aksi tiga poin. Paket ini mencakup yaitu :
- Penghentian ekspor militer
- Penolakan transit senjata Israel
- Peninjauan aturan pengadaan untuk perusahaan yang terkait dengan pendudukan Palestina.
Dengan bergabung dalam deklarasi Hague Group, Turki secara resmi menyelaraskan dirinya untuk mengambil langkah hukum dan diplomatik terhadap Israel.
Bagi para pejabat Turki, langkah ini adalah “kewajiban moral” sebagai respons terhadap apa yang oleh banyak ahli dan kelompok hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, termasuk banyak anak-anak, telah tewas. (YA)
