Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan kembali komitmen Pemerintah dalam menangani masalah perumahan rakyat di ibu kota.
Kementerian PKP mengumumkan peningkatan drastis alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk DKI Jakarta.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyatakan bahwa alokasi BSPS akan dilipatgandakan secara signifikan, dari hanya 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun 2026.
Peningkatan 12 kali lipat ini disampaikan Menteri Maruarar dalam kunjungan kerjanya di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/25).
Langkah strategis ini merupakan respons langsung Pemerintah, untuk menjangkau masyarakat miskin di Jakarta yang masih tinggal di hunian yang tidak layak.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat miskin di Jakarta juga merasakan intervensi negara melalui program perumahan rakyat,” ujar Menteri Maruarar di lokasi peninjauan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa permasalahan perumahan di Jakarta masih tergolong serius, dengan sekitar 209.000 kepala keluarga di ibu kota menempati rumah yang kondisinya jauh dari standar kelayakan.
Secara nasional, BPS mencatat 9,9 juta rakyat belum memiliki rumah, dan 26,9 juta rumah lainnya tergolong tidak layak huni.
Menteri Maruarar menambahkan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari program besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang tahun ini menargetkan penyediaan 350.000 rumah subsidi.
“Sampai hari ini saja, sudah 220.000 rumah subsidi yang diserahkan kepada rakyat,” ungkapnya.
Gotong Royong & Kemandirian Masyarakat
Dalam kunjungannya, Menteri Maruarar didampingi oleh Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dan Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto.
Mereka meninjau langsung proses perbaikan dua rumah penerima manfaat BSPS di Cawang, yang menunjukkan contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Program BSPS, yang akan menyebar merata di seluruh kota administrasi Jakarta, dirancang tidak hanya sebagai bantuan material, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat partisipatif.
“Kami ingin masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan. Karena BSPS ini adalah program partisipatif,” tegas Menteri Maruarar.
Di Kelurahan Cawang sendiri, 13 keluarga penerima manfaat (KPM) siap menerima bantuan yang akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah, khususnya di kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat pelaksanaan BSPS.
“Saya dengar dari Pak Kelik tadi bahwa tidak ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat di Jakarta. Karena itu, saya minta kerjasamanya, agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat,” kata Menteri Maruarar.
Menanggapi hal itu, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat.
“Terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Menteri Maruarar yang mau turun langsung ke kampung-kampung di Jakarta. Kami di Pemprov siap membantu dari sisi perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung dan drainase,” ujar Kelik.
Menteri Maruarar mengakhiri kunjungannya dengan menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi. Selain perbaikan hunian, pemerintah akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM.
“Rumah yang layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” pungkasnya.(NR)
