Bad Ragaz, Swiss – Pemerintah Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional baru yang fokus pada rekonstruksi Jalur Gaza. Langkah strategis ini ditegaskan melalui penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan manifestasi nyata dalam mengawal stabilitas pascakonflik di Palestina.
Menurutnya, Indonesia harus hadir dalam setiap upaya yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia.
“Indonesia sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, terutama situasi di Palestina. Karena Board of Peace adalah bagian dari upaya tersebut, maka kita harus ada di dalamnya,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers di Bad Ragaz, Swiss, Jumat 23 januari 2026.
Rehabilitasi dan Stabilitas
Board of Peace kini memegang mandat krusial sebagai pengawas administrasi dan proses pembangunan kembali wilayah terdampak konflik.
Badan ini lahir dari dialog panjang negara-negara mayoritas Muslim yang dipuncaki pada pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa ada tiga misi utama yang akan dikawal oleh Indonesia melalui badan ini:
- Monitoring Administrasi: Mengawasi tata kelola wilayah pascakonflik agar berjalan efektif.
- Stabilisasi Wilayah: Memastikan kondisi keamanan yang kondusif bagi warga sipil.
- Rehabilitasi Fisik: Mempercepat pembangunan infrastruktur vital di Jalur Gaza dan Palestina.
“Badan ini bertugas memastikan adanya langkah nyata di lapangan yang selama ini dinanti-nantikan oleh komunitas global,” tambah Sugiono.
Kolaborasi Strategis dan Solusi Dua Negara
Keputusan bergabungnya Indonesia diambil setelah melalui konsultasi intensif dengan Group of New York. Dalam badan ini, Indonesia akan bersinergi dengan negara-negara kunci seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir.
Meski bergerak cepat sebagai inisiatif baru, Sugiono menegaskan bahwa arah politik Board of Peace tetap konsisten pada prinsip dasar diplomasi RI. Visi utama dewan ini adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara (two-state solution),” tegasnya kepada awak media.
Melengkapi Peran PBB
Menjawab kekhawatiran mengenai tumpang tindih peran dengan lembaga internasional lain, Sugiono memberikan klarifikasi penting. Ia menekankan bahwa Board of Peace bersifat komplementer atau saling melengkapi.
Indonesia memastikan bahwa badan ini tidak dirancang untuk mengambil alih atau menggantikan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BoP hadir sebagai wadah kepedulian kolektif untuk mempercepat penanganan krisis yang seringkali terhambat birokrasi global.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian kolektif untuk menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan bergabung,” tutup Sugiono.(NR)
