Washington, AS – Berdasarkan laporan Wall Street Journal, pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan bakal menerima “biaya jasa” fantastis senilai total $ 10 Miliar (sekitar Rp 157 Triliun) dari konsorsium investor Amerika Serikat.
Dana jumbo ini merupakan bagian dari mahar rampungnya kesepakatan pengalihan kendali operasional TikTok di AS, dari tangan ByteDance Ltd. kepada entitas baru milik domestik.
Keamanan Nasional Berbalas Cuan
Dilansir dari Wall Street Journal, langkah strategis ini menandai babak baru dalam sejarah regulasi digital Amerika, di mana mediasi pemerintah tidak hanya menghasilkan solusi keamanan data, tetapi juga pemasukan langsung ke Departemen Keuangan.
- Angka Fantastis: Total biaya $ 10 Miliar akan dibayarkan secara bertahap investor utama seperti Oracle, Silver Lake, dan MGX.
- Entitas Baru: Operasional TikTok di AS kini berada di bawah TikTok USDS Joint Venture LLC, sebuah perusahaan mayoritas milik Amerika.
- Peran Trump: Gedung Putih mengklaim biaya ini adalah imbalan wajar atas peran Trump memandu negosiasi sulit dengan Tiongkok, demi menyelamatkan akses 200 juta pengguna di AS.
- Pembayaran Awal: Dana sebesar $ 2,5 Miliar dilaporkan sudah masuk ke kas Departemen Keuangan AS saat kesepakatan resmi ditutup.
Strategi “Fee-Plus” & Penyelamatan Digital
Berbeda dengan gaya birokrasi tradisional, Trump menggunakan pendekatan yang ia sebut sebagai “Fee-Plus”.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berhak mendapatkan kompensasi besar karena telah memfasilitasi transaksi raksasa yang memungkinkan TikTok tetap beroperasi tanpa melanggar undang-undang federal.
Dilansir dari Reuters dan Bloomberg, TikTok dan Gedung Putih belum memberikan komentar atas laporan itu, namun Presiden Trump sebelumnya sudah pernah menyinggung soal biaya tersebut.
“Amerika Serikat mendapatkan biaya yang sangat besar plus, saya menyebutnya biaya-plus, hanya karena berhasil membuat kesepakatan ini, dan saya tidak ingin membuang kesempatan itu begitu saja,” kata Trump pada bulan September dikutip dari Wall Street Journal.
Di sisi teknis, TikTok USDS Joint Venture LLC kini memegang kunci atas algoritma dan moderasi konten.
Perusahaan ini dipimpin Adam Presser sebagai CEO, sementara Shou Chew tetap memegang kursi dewan untuk memastikan kesinambungan aset paling berharga milik ByteDance tersebut secara global.
Kontroversi di Balik Layar
Namun, jalan menuju dana $ 10 Miliar ini tidak sepenuhnya mulus. Kesepakatan ini memicu gelombang gugatan dari para investor ritel pesaing TikTok.
Mereka menuduh adanya keberpihakan dan berupaya membatalkan persetujuan presiden melalui jalur hukum, dengan menggugat Trump serta Jaksa Agung Pam Bondi. Meski demikian, pihak administrasi tetap bergeming.
Bagi mereka, keberhasilan mengamankan data 200 juta warga Amerika sekaligus menarik biaya miliaran dolar dari sektor swasta adalah kemenangan ganda yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi ekonomi AS.
Pada akhirnya, kesepakatan TikTok ini bukan sekadar soal aplikasi video pendek, ini adalah monumen baru bagaimana kekuasaan eksekutif di Washington bisa mengubah ancaman keamanan nasional menjadi aset ekonomi yang nyata.
Di bawah bendera TikTok USDS, algoritma Tiongkok kini harus tunduk pada pengawasan Amerika, sementara kas negara kian gemuk berkat retribusi yang belum pernah ada sebelumnya.
Sebuah akhir cerita yang sangat “Trumpian”: proteksi, privasi, dan tentu saja, profit. (*)
