Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025.
Program unggulan ini ditujukan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ekonomi wilayah berbasis kelautan.
Menanggapi kritik dan keraguan yang berkembang di media sosial, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, menyatakan bahwa program ini bukan proyek coba-coba, melainkan langkah strategis jangka panjang yang telah dirancang secara serius.
“Program ini bukan sekadar wacana. Ini akan jalan terus dan membawa dampak nyata bagi ekonomi daerah,” tegas Doni dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Doni juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta untuk ikut mendukung dan berkolaborasi aktif dalam pelaksanaan program ini.
Ia menyayangkan sikap skeptis sebagian masyarakat yang terlalu cepat menilai kegagalan program, padahal transformasi butuh waktu dan sinergi.
“Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi simbol transformasi positif jika semua pihak mendukung. Ini bukan proyek seremonial, tapi gerakan nyata pemberdayaan pesisir,” tambahnya.
Senada, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menyebutkan bahwa program ini tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal membangun kampung yang produktif dan terhubung dengan pasar.
Ia mencontohkan Desa Samber-Binyeri di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai model awal keberhasilan, dengan pendekatan budidaya terpadu dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.
Trian mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, KKP telah menerima 910 proposal dari berbagai daerah pesisir.
Saat ini, proses seleksi lokasi masih berlangsung secara transparan dengan melibatkan prinsip kehati-hatian dan landasan hukum yang tengah disiapkan.
Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi maritim nasional sekaligus jawaban atas ketimpangan pembangunan kawasan pesisir.
Pemerintah ingin menunjukkan bahwa masyarakat pesisir bukan objek pembangunan, melainkan subjek utama transformasi ekonomi biru Indonesia. (VT)
