Seoul, Korea Selatan — Babak baru dalam drama hukum yang melibatkan mantan orang nomor satu di Korea Selatan kembali bergulir.
Mantan Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap ulang dan akan kembali ditahan, setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis (10/07/25).
Yoon, yang saat ini masih diselidiki atas perannya dalam memimpin pemberontakan dan upayanya untuk memberlakukan darurat militer pada Desember lalu, ditangkap menyusul kekhawatiran kuat bahwa ia akan menghancurkan barang bukti.
Keputusan pengadilan ini sontak memicu reaksi dari para pendukung Yoon, yang langsung menggelar unjuk rasa di dekat gedung Pengadilan Distrik Pusat Seoul, menunjukkan tensi politik yang masih memanas di Negeri Ginseng.
Dalam sidang yang digelar pada hari Rabu, sebuah tim penyelidik yang dipimpin oleh Jaksa Khusus, Cho Eun Suk mengajukan surat perintah penangkapan atas lima dakwaan utama terhadap Yoon.
Dakwaan-dakwaan tersebut mencakup:
- Pelanggaran hak-hak anggota kabinet
- Menghalangi proses hukum
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Pemalsuan dokumen
Lebih mengejutkan lagi, Yoon juga diduga telah menaikkan ketegangan dengan Korea Utara.
Ia disebut memerintahkan pesawat drone diterbangkan di wilayah udara Korea Utara, demi memancing respons yang nantinya akan membenarkan keputusannya untuk mendeklarasikan darurat militer.
Yoon menghadiri sidang tersebut bersama pengacaranya, namun setelah membantah semua tuduhan terhadapnya, ia tetap dibawa menuju Pusat Penahanan Seoul.
Jika terbukti bersalah, Yoon akan menghadapi hukuman berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
Sejarah Kelam Seorang Presiden
Ini bukanlah kali pertama Yoon ditangkap. Pada Januari lalu, saat ia masih menjabat sebagai Presiden, Yoon sempat ditangkap dan ditahan selama dua bulan sebelum akhirnya dibebaskan pada Maret 2025.
Insiden tersebut menjadikannya Presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap dalam masa jabatannya, sebuah catatan kelam dalam sejarah politik negara tersebut.
Puncak dari gejolak politik ini terjadi pada April, ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memakzulkan Yoon dari jabatannya.
Setelah itu, Lee Jae Myung terpilih sebagai penerusnya pada Juni 2025, menandai berakhirnya era kepemimpinan Yoon Suk Yeol di kursi kepresidenan.
Keputusan pengadilan untuk kembali menahan mantan presiden Yoon Suk Yeol ini, menunjukkan komitmen Korea Selatan terhadap supremasi hukum, bahkan bagi figur politik tertinggi sekalipun.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan proses peradilan akan terus berjalan demi mencari kebenaran.
Masa depan politik dan pribadi Yoon kini sepenuhnya berada di tangan pengadilan, sementara Korea Selatan terus bergerak maju di bawah kepemimpinan yang baru. (VT)
Baca juga :
