Yogyakarta – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tiba di Yogyakarta di tengah polemik terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya menghadiri retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Pramono disebut-sebut akan menyusul ke Magelang untuk mengikuti retret. Namun, hingga saat ini, ia belum tampak hadir. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa Pramono ditunjuk oleh PDIP untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait retret tersebut.
Menurut Hasto, Pramono mengemban dua tugas utama. Pertama, mewakili kepala daerah dari PDIP yang telah siap mengikuti retret di Akademi Militer. Kedua, menjadi penghubung antara pengurus pusat partai dengan pemerintah serta penyelenggara retret.
“Ya (Pramono) mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Hasto juga menyebutkan bahwa terdapat 53 kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retret. Mereka tetap bersiaga di Magelang dan menunggu instruksi lebih lanjut.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan. Mas Pram yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK. Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 yang bertanda tangan Megawati, ia meminta kader PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret yang diinstruksikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika politik nasional setelah penahanan Hasto Kristiyanto.
Megawati menegaskan bahwa keputusan tersebut merujuk pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menunda perjalanan ke Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” bunyi surat tersebut, yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) malam.
Namun, tidak semua kader mengikuti instruksi tersebut. Beberapa kepala daerah tetap menghadiri retret dengan alasan bahwa mereka harus tunduk pada instruksi presiden, bukan ketua umum partai. Salah satunya adalah Bupati Grobogan, Setyo Hadi, yang tampak hadir dalam retret di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) dengan ekspresi penuh semangat.
Selain itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, juga terlihat mengikuti retret. Ia bahkan sempat berfoto dengan mengenakan seragam loreng di sekitar Akademi Militer Magelang, menunjukkan antusiasmenya dalam kegiatan tersebut. (Ep)