Aturan Tarif Trump Batal, Importir Berpeluang Refund

Pemerintah AS terancam kembalikan dana triliunan rupiah ke perusahaan.

Washington DC – Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan tamparan keras bagi agenda ekonomi Presiden Donald Trump pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Dalam putusan bersejarah, pengadilan membatalkan kebijakan tarif menyeluruh yang menjadi senjata utama Trump dalam perang dagang,

sebuah langkah yang memicu kekacauan hukum dan potensi kewajiban pengembalian dana (refund) hingga USD 140 miliar (sekitar Rp2.215 triliun) kepada para importir.

Keputusan enam banding tiga ini menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang darurat tahun 1977 untuk memungut bea masuk tanpa persetujuan Kongres.Kutip AFP.

Meski terpukul, Trump langsung membalas dengan amarah dan berjanji akan tetap memberlakukan tarif baru sebesar 10 persen menggunakan dasar hukum yang berbeda.

Konstitusi Menang, Ambisi Trump Terganjal

Drama hukum ini bermula ketika Presiden Trump mengandalkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mendirikan tembok tarif raksasa terhadap hampir seluruh mitra dagang AS.

Namun, Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang menulis opini mayoritas, menegaskan bahwa IEEPA tidak memberikan cek kosong kepada presiden untuk mengatur pajak impor.

“IEEPA tidak mengandung referensi apa pun mengenai tarif atau bea masuk,” tulis Roberts dengan lugas.

Putusan ini menegaskan kembali bahwa berdasarkan Konstitusi AS, kekuasaan untuk menetapkan tarif berada di tangan Kongres, bukan di meja oval Gedung Putih.

Berikut Putusan Mahkamah Agung AS :

  • Status IEEPA: UU tahun 1977 tersebut dianggap tidak memberi mandat bagi presiden untuk memungut tarif secara sepihak.
  • Angka Fantastis: Estimasi pengembalian dana mencapai USD 140 miliar bagi perusahaan yang telah membayar bea masuk sejak 2025.
  • Koalisi Hakim: Tiga hakim liberal bergabung dengan tiga hakim konservatif untuk membatalkan kebijakan tersebut.
  • Tarif yang Masih Berlaku: Putusan ini tidak memengaruhi tarif khusus untuk sektor baja dan aluminium yang diberlakukan di bawah otoritas hukum yang berbeda.

“Saya Malu pada Mereka”

Trump, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak, tidak menerima kekalahan ini dengan tenang.

Melalui pernyataan kepada pers, ia menuduh mahkamah telah dipengaruhi oleh kepentingan asing—sebuah klaim yang ia lontarkan tanpa bukti.

Foto: Dok. AFP

“Saya malu dengan anggota pengadilan tertentu, benar-benar malu, karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar bagi negara kita,” ujar Trump

Menariknya, dari tiga hakim yang ia tunjuk sendiri, hanya Hakim Brett Kavanaugh yang membela posisinya dalam opini disonansi (dissenting opinion).

Bukannya mundur, Trump justru mengumumkan langkah ekstrem. Ia mengklaim memiliki otoritas hukum lain yang akan ia gunakan untuk memberlakukan tarif seragam 10 persen.

“Untuk melindungi negara kita, seorang presiden sebenarnya bisa membebankan tarif lebih banyak daripada yang saya kenakan di masa lalu,” tegasnya seperti di kutip AFP

Dunia usaha menyambut gembira putusan ini. National Retail Federation (NRF) menyatakan bahwa langkah hukum ini memberikan kepastian bagi produsen dan perusahaan Amerika yang selama ini tercekik biaya impor yang melambung tinggi.

Namun, di balik kegembiraan itu, ada kerumitan administratif yang menanti.

  • Gugatan Massal: Lebih dari 1.000 kasus tuntutan pengembalian dana telah menumpuk di Pengadilan Perdagangan Internasional.
  • Dampak Harga: Data dari Yale University menunjukkan bahwa setelah putusan ini, rata-rata tarif efektif turun dari 16,9% menjadi 9,1%.
  • Nasib Konsumen: Senator Elizabeth Warren memperingatkan bahwa meski perusahaan besar mungkin mendapatkan uang mereka kembali, belum ada mekanisme bagi konsumen kecil untuk mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga barang yang sudah mereka beli.

Kini, bola panas berada di tangan departemen keuangan dan pengadilan perdagangan. Pertarungan berikutnya bukan lagi soal apakah tarif itu legal, melainkan seberapa cepat pemerintah bisa mengembalikan miliaran dolar yang telah diambil secara tidak sah sebuah proses yang diprediksi akan menjadi “kekacauan” birokrasi terbesar dalam sejarah perdagangan modern AS.(YA)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *