Jakarta – Sebuah era baru dimulai di Gaza. Setelah bertahun-tahun perang dan blokade, wilayah yang porak poranda itu kini bersiap memasuki era baru perdamaian dan rekonstruksi, menyusul kesepakatan bersejarah yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam babak baru ini, Hamas dipastikan tidak lagi menguasai pemerintahan di wilayah tersebut, menandai perubahan besar dalam dinamika politik dan keamanan kawasan. Pernyataan resmi mengenai langkah ini disampaikan beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan dan di tengah pembahasan implementasi 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Rencana itu bertujuan mengakhiri perang berkepanjangan dan membuka jalan bagi stabilitas di Jalur Gaza.
Seorang sumber dekat komite negosiasi Hamas mengungkapkan kepada AFP, Minggu (12/10), bahwa kelompok tersebut telah sepakat tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan transisi Gaza. “Hamas tidak akan memegang kendali atau terlibat langsung dalam fase pemerintahan Gaza, namun tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” ujar sumber tersebut.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Hamas siap bertransformasi dari kelompok bersenjata menuju peran politik yang lebih moderat dan konstruktif. Di bawah kesepakatan ini, Hamas akan melepaskan kekuasaan administratif dan militer di Gaza, sejalan dengan seruan internasional untuk menjadikan wilayah itu “zona bebas teror” sebagaimana tertuang dalam rencana perdamaian Trump.
Kesepakatan ini juga mencakup komitmen Hamas untuk melucuti senjata. Sumber AFP menyebut, kali ini tidak ada perpecahan di antara anggota senior Hamas dalam menyetujui langkah tersebut.
“Hamas sepakat untuk gencatan senjata jangka panjang. Senjata tidak akan digunakan selama periode ini, kecuali jika Israel menyerang lebih dulu,” ungkap sumber internal Hamas itu.
Sebelumnya, Hamas tegas menolak pelucutan senjata yang mereka anggap sebagai “garis merah”. Namun situasi berubah setelah perundingan perdamaian menemukan titik temu. Di bawah rencana baru, seluruh infrastruktur dan persenjataan militer Hamas akan dihancurkan dan tidak boleh dibangun kembali.
Sebagai pengganti, sebuah komite teknokratis apolitis Palestina akan dibentuk untuk menjalankan layanan publik di Gaza selama masa transisi. Komite ini disebut telah diajukan oleh Hamas bersama faksi-faksi lain dengan total 40 nama tanpa veto dari pihak mana pun.
Potret haru mewarnai Gaza dan Tepi Barat. Ribuan warga menyambut para tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera-tahanan. Di Ramallah, seorang tahanan memeluk keluarganya dengan air mata bahagia — simbol awal dari harapan baru yang lahir dari perdamaian.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, komunitas internasional menilai Gaza berpotensi menjadi wilayah dengan tatanan baru yang damai dan stabil. Meskipun perjalanan menuju perdamaian sejati masih panjang, langkah berani Hamas melepas kendali atas pemerintahan Gaza menandai titik balik penting dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina. (*)
