Rio de Janeiro, Brasil — Di tengah dinamika dunia yang kian multipolar, suara Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto menggema kuat di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
Dalam sesi kedua KTT yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan mendorong kerja sama ekonomi negara-negara berkembang.
Sesi tersebut berfokus pada tema krusial: “Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme.
Lebih lanjut, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian.
Indonesia sendiri, kata Airlangga, telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB.
Partisipasi ini bukan tanpa alasan, ia menjadi sangat penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 miliar dolar AS,” tambah Airlangga.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir (Tata). Presiden Prabowo mengusulkan inisiatif yang disebut “South-South Economic Compact.”
“Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” tegas Wamenlu Tata.
Empat Pilar Kesepakatan BRICS
Pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025, juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration, dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Poin-poin penting dalam Leaders’ Declaration meliputi:
- Penguatan Multilateralisme dan Reformasi Tata Kelola Global: BRICS berkomitmen untuk memperkuat sistem multilateral yang lebih adil dan representatif, serta mendorong reformasi tata kelola global.
- Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Internasional, serta Pendalaman Kerja Sama Ekonomi: Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
- Komitmen Isu Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan yang Adil dan Inklusif: Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
- Penguatan Kemitraan dalam Pembangunan Manusia, Sosial, dan Kebudayaan: Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
“Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian, kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.
Kehadiran dan peran aktif Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2025 menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk berpartisipasi dalam arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan mendorong BRICS menjadi motor kerja sama negara global south dan menegaskan dukungan terhadap reformasi tata dunia, Indonesia berupaya menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh negara berkembang. (NR)
Baca juga :
