Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas), yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022.
Dalam langkah terbarunya, tim penyidik menggeledah total tujuh lokasi di Surabaya dan sekitarnya, selama tiga hari berturut-turut dari Senin, 14 April hingga Rabu, 16 April 2025.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan dan cukup menyita perhatian publik adalah, rumah pribadi milik anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti.
“Sekitar hari Senin, ada tiga lokasi di Kota Surabaya yang digeledah. Ketiganya merupakan rumah pribadi, termasuk rumah saudara LN,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).
Kemudian penggeledahan berlanjut pada Selasa (15/4), di mana tim KPK menyasar kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Lalu pada hari ketiga, KPK kembali menggeledah tiga rumah pribadi lainnya di lokasi berbeda.
KPK Sita Barang Bukti & Tetapkan 21 Tersangka
Dari seluruh penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti penting berupa dokumen dan perangkat elektronik. Kendati demikian, belum dirinci secara spesifik jenis ataupun lokasi penyitaan barang-barang tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dana hibah pokmas yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Dalam prosesnya, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, yaitu :
- 4 Penyelenggara negara yang berperan sebagai penerima suap
- 15 Pihak swasta sebagai pemberi suap
- 2 Penyelenggara negara sebagai pemberi suap
Munculnya nama besar seperti La Nyalla dalam penggeledahan, tentu menambah babak baru dalam pengusutan skandal itu.
Meski belum ada keterangan resmi apakah La Nyalla akan dipanggil sebagai saksi atau memiliki keterkaitan hukum lebih lanjut, langkah KPK ini menandakan bahwa penyelidikan bergerak ke arah yang lebih dalam dan menyasar tokoh-tokoh berpengaruh di Jawa Timur.
Penyidikan yang semakin meluas ini membuka pertanyaan, sejauh mana dana hibah yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan justru diselewengkan ? Siapa saja tokoh yang selama ini diduga bermain di balik layar ? (YA)