London, Inggris — Institusi pendidikan tinggi internasional kian terperosok ke dalam agenda politik.
Menanggapi situasi ini, para pemimpin universitas mendesak agar kampus tetap menjadi ruang netral untuk perdebatan dan perlindungan, meski tekanan politik terus meningkat.
“Politik adalah untuk siklus jangka pendek, sementara pendidikan adalah untuk jangka panjang,” ujar Baroness Usha Prashar, anggota independen dari Majelis Tinggi Inggris kepada kantor berita internasional yang berfokus pada industri pendidikan tinggi dan mobilitas mahasiswa global (The PIE News), dalam konferensi Reinventing Higher Education 2025 yang diselenggarakan oleh IE University di London, Sabtu (01/11/25).
Baroness Prashar memperingatkan para pimpinan universitas untuk tidak “terombang-ambing oleh tekanan politik sehari-hari. Ia mendorong mereka untuk berpikir kreatif demi mempertahankan nilai-nilai inti pendidikan.
Prashar mencontohkan kasus di Amerika Serikat (AS) di mana beberapa universitas “berkreasi” dengan mengganti nama inisiatif kesetaraan agar terhindar dari penghapusan di bawah kampanye anti-DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) yang digencarkan oleh kubu Donald Trump.
Ancaman Pendanaan & Eksodus Mahasiswa
AS menjadi contoh paling mencolok tentang pendidikan yang berada di bawah cengkeraman politik. Administrasi Trump berupaya keras membentuk ulang pendidikan tinggi Amerika.
Awal bulan ini, pemerintah federal meluncurkan apa yang disebut “pakta” bagi perguruan tinggi AS, menjanjikan pendanaan federal istimewa bagi institusi yang menyetujui serangkaian komitmen.
Banyak kalangan melihat langkah ini sebagai serangan langsung terhadap otonomi akademik dan riset ilmiah. Faith Abiodun, Direktur Eksekutif United World Colleges (UWC) International memperkuat desakan tersebut.
Ia menegaskan, “Kita tidak bisa menyerahkan pendidikan kepada para pemimpin politik,” dan memperingatkan bahwa institusi yang sendirian akan lebih mudah menjadi sasaran.
Abiodun menyoroti dilema yang dihadapi universitas-universitas AS, yang dipaksa memilih antara mengikuti “raja-raja semu” atau kehilangan akses ke pendanaan federal yang vital.
Ia juga mengungkapkan data mengejutkan, bahwa AS yang sebelumnya menarik 60% lulusan UWC, kini mulai ditinggalkan.
Eropa Diuntungkan, Bahaya Globalisasi
Melihat pergeseran ini, Eropa mulai gencar menarik talenta. Komisi Eropa baru-baru ini meluncurkan kampanye “Pilih Eropa untuk Sains” (Choose Europe for Science).
Namun, Presiden IE University, Santiago Iniguez de Onzono menekankan bahwa pendidikan internasional bukanlah “permainan zero-sum” (untung-rugi).
“Sejumlah universitas di Eropa kontinental memang diuntungkan oleh meningkatnya hambatan mobilitas (di AS), tetapi saya rasa itu bukan kabar baik karena pada akhirnya hal itu menghambat mobilitas lintas batas dan globalisasi yang baik,” ujarnya kepada The PIE. “Gangguan di AS berdampak negatif bagi semua pihak.”
Di tengah pembatasan visa dan peningkatan kepatuhan di seluruh tempat destinasi studi ‘raksasa’, banyak universitas barat kini meningkatkan upaya mendirikan kampus cabang (TNE) di negara-negara sumber mahasiswa.
Walau TNE memberikan “peluang pendidikan yang kaya,” Iñiguez memperingatkan bahwa itu adalah “peluang sekaligus ancaman” yang justru bisa menjadi langkah mundur dari globalisasi.
Peran Netralitas Kampus
Terlepas dari tantangan, beberapa universitas berhasil mempertahankan diri.
David Go, Wakil Presiden & Wakil Rektor Universitas Notre Dame melaporkan bahwa kampusnya melihat “hasil yang hampir sama persis dari mahasiswa internasional sarjana dan pascasarjana” semester ini.
“Sebagai universitas riset dalam upaya mencari kebenaran, kami dapat memposisikan diri sebagai non-partisan dan independen,” kata Go.
Ia menambahkan, “Universitas bisa dan harus menjadi tempat untuk percakapan sulit, yang merupakan akar dari aktivitas diplomatik.”
Go mencontohkan Notre Dame baru-baru ini mengadakan acara yang mempertemukan dua gubernur, dari kubu Demokrat dan Republik untuk mendiskusikan cara bersepakat dalam ketidaksepakatan.
Senada dengan itu, Julie Sanders, Wakil Rektor Royal Holloway University, Inggris menyoroti pentingnya institusi mendorong perdebatan di saat ranah politik cenderung semakin biner.
Bagi Sanders, selain menjadi tempat debat intelektual, universitas harus menjadi tempat perlindungan bagi mahasiswa migran, mencontohkan Skema Beasiswa Chevening Inggris yang membuka pintu bagi mahasiswa Gaza yang melarikan diri dari perang. (YA)
