Washington, Amerika Serikat – Lima bulan menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, ajang yang dijuluki “pertunjukan terbesar di muka bumi” ini justru terjebak dalam pusaran konflik politik global.
Alih-alih menjadi pelarian, turnamen ini diprediksi akan menjadi cermin retaknya hubungan internasional.
Berdasarkan Pantauan The Guardian, Isu hak asasi manusia dan ketidakstabilan politik kini membayangi sejumlah negara peserta serta tuan rumah.
Berbagai kebijakan domestik dan krisis internasional mulai mengaburkan fokus publik dari lapangan hijau ke meja perundingan diplomatik.
Berikut adalah poin-poin krusial yang membayangi penyelenggaraan tahun ini:
- Tuan Rumah dalam Sorotan: Amerika Serikat menghadapi kritik terkait kebijakan pengetatan visa dan patroli petugas imigrasi bersenjata di kota-kota penyelenggara.
- Gejolak Peserta: Iran tengah didera protes besar-besaran di dalam negeri, sementara negara kualifikasi lain seperti Tunisia dan Ekuador menghadapi isu kemunduran demokrasi serta masalah lingkungan.
- Tantangan Etika: FIFA didesak untuk lebih transparan mengenai tanggung jawab hak asasi manusia di negara-negara penyelenggara, termasuk Arab Saudi di masa depan.
Sejarah mencatat bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar steril dari politik. Pada tahun 1978, Piala Dunia di Argentina tetap berlangsung di bawah bayang-bayang kediktatoran militer Jorge Videla.
Saat itu, Amnesty International meluncurkan kampanye “Football yes – torture no” untuk menarik perhatian dunia. Steve Cockburn, Kepala Olahraga dan Hak Asasi Manusia di Amnesty International, menyebut bahwa pendekatan saat ini telah bergeser ke arah tanggung jawab hukum organisasi.
“Masyarakat ingin olahraga menjadi pelarian yang indah, namun kenyataannya sepak bola dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan sebagaimana industri lainnya,” ujar Cockburn kepada The Guardian.
Netralitas FIFA di Tengah Tekanan
Secara resmi, FIFA tetap berpegang pada statuta yang menyatakan organisasi harus netral dalam urusan politik dan agama. Namun, standar ini dinilai tidak konsisten oleh berbagai pihak.
Keputusan melarang Rusia bertanding pasca-invasi ke Ukraina pada 2022 membuktikan bahwa tekanan eksternal dapat mengubah kebijakan badan olahraga. FIFA berdalih langkah itu diambil demi menjamin kelancaran kompetisi dari ancaman boikot.
Nick McGeehan, Co-Director FairSquare, menegaskan bahwa memisahkan olahraga dari politik adalah hal mustahil. Ia menyoroti ketiadaan aturan jelas di FIFA maupun IOC dalam menangani krisis geopolitik yang serius.
Dr. Antoine Duval dari Asser International Sports Law Centre memberikan pandangan yang lebih pragmatis. Menurutnya, mengharapkan turnamen besar mengubah sistem demokrasi sebuah negara adalah optimisme berlebihan.
Ia merujuk pada Tiongkok, Rusia, dan Qatar yang dianggap tidak mengalami reformasi demokrasi signifikan pasca menjadi tuan rumah. Duval menyarankan agar fokus dialihkan pada perlindungan hak dasar selama turnamen berlangsung.
“Piala Dunia adalah momen di mana kita harus memastikan ekspresi bebas terlindungi sepenuhnya di ruang tersebut,” ungkap Duval. Meski bersifat simbolis, hal ini tetap menjadi sumber harapan di tengah dunia yang terpecah.(NR)
