Lombok Barat — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pandangan strategisnya mengenai posisi media sebagai mitra vital negara. Dihadapan puluhan wartawan dari berbagai media nasional, Muzani menegaskan bahwa keberadaan media bukan sekadar menyampaikan informasi. Peran media, kata dia, telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem demokrasi yang aktif menjaga arah pembangunan nasional.
“Program-program pemerintah harus didukung oleh berbagai lembaga negara, termasuk MPR. Namun dukungan itu juga tidak akan maksimal tanpa peran serta media,” tegas Muzani, , dalam acara yang berlangsung di Senggigi, Lombok Barat (12/7).
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Menurut Muzani, saat ini Indonesia sedang memasuki fase penting menuju usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Target besar untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur, hanya bisa dicapai dengan soliditas antar-lembaga negara serta partisipasi publik yang terinformasi dengan baik di sinilah media berperan sebagai jembatan dan pengarah opini publik.
Tantangan Menuju 2045: Perlu Adaptasi Konstitusi?
Dalam kesempatan yang sama, Muzani menyebut bahwa MPR telah mulai melakukan refleksi menyambut Indonesia Emas 2045. Salah satu pertanyaan yang ia angkat: Apakah konstitusi yang berlaku saat ini masih relevan untuk menghadapi tantangan zaman ke depan?
“Kita perlu berpikir apakah konstitusi kita saat ini sudah memadai atau perlu disempurnakan,” ujarnya.
Pernyataan ini membuka ruang diskusi nasional mengenai kemungkinan amandemen konstitusi atau penyesuaian kebijakan untuk menyesuaikan dengan dinamika global dan domestik yang berubah cepat mulai dari perkembangan teknologi, ekonomi digital, geopolitik, hingga krisis iklim.
Media: Pilar Penjaga Persatuan dan Keberagaman
Lebih jauh, Ahmad Muzani juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, media memiliki fungsi strategis dalam mencegah disinformasi, merawat kebhinekaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
“Semua pihak, termasuk media, punya tanggung jawab menjaga keutuhan negara, persatuan, serta keberagaman Indonesia,” tuturnya.
Dalam konteks ini, sinergi antarlembaga negara juga menjadi sorotan. Muzani menilai bahwa koordinasi yang kuat harus dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dan memperkuat arah kebijakan nasional.
Momentum Kolaborasi: Media Gathering Jadi Wadah Penguatan Relasi
Acara yang digelar oleh MPR RI ini bukan sekadar seremonial. Dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta sejumlah anggota MPR dari Fraksi Gerindra seperti Bambang Haryo Sukartono, I Dewa Gede Agung Widiarsana, dan Eston L. Foenay, malam ramah tamah itu menjadi momentum penguatan kolaborasi antara parlemen dan media.
Sekitar 90 wartawan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), yang mewakili media cetak, daring, dan elektronik, turut hadir dalam suasana penuh keakraban (YA)
