Jakarta – Mulai akhir Juni 2025, sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia akan menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah.
Namun kali ini, ada strategi baru, yaitu fokus lebih dulu ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Kita memprioritaskan Indonesia Timur dan kawasan 3TP seperti Puncak Jaya atau daerah perbatasan. Di sana butuh upaya lebih untuk distribusi, jadi penyaluran akan kami fokuskan ke sana terlebih dulu,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (09/06/25).
Bantuan Beras Pemerintah
- Total Penerima: Sebanyak 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia.
- Jumlah Beras per Keluarga: Setiap keluarga akan menerima 20 kilogram beras, yang merupakan akumulasi bantuan untuk dua bulan sekaligus.
- Waktu Penyaluran: Bantuan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025, dan ditargetkan selesai pertengahan Juli 2025.
- Wilayah Prioritas: Distribusi akan diprioritaskan ke daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
- Sistem Pengiriman: Dikirim sekali untuk dua bulan oleh Perum Bulog untuk menghemat biaya distribusi, terutama ke daerah dengan akses sulit.
- Target Pelayanan: Bapenas menargetkan tingkat layanan di atas 95 persen, artinya nyaris seluruh penerima bisa mendapatkan bantuan tepat waktu.
“Distribusi satu kali untuk dua bulan lebih hemat waktu dan biaya, terutama di wilayah yang aksesnya sulit. Dengan pendekatan ini, pengiriman jadi lebih praktis dan efisien,” tambah Arief.
Model distribusi ini juga mendapat dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk pengawalan bantuan, terutama di daerah rawan atau dengan medan berat.
Stok Beras Aman, Serapan Tinggi
Distribusi ini bukan tanpa dasar. Pemerintah melalui Perum Bulog saat ini memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lebih dari 4 juta ton.
Tak hanya itu, serapan beras dalam negeri sudah melampaui 80 persen dari target nasional sebesar 3 juta ton, berdasarkan data Badan Pangan Nasional per Juni 2025.
“Dengan cadangan dan serapan yang tinggi, pemerintah yakin bisa terus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar,” tegas Arief.
Program bantuan pangan ini adalah bagian dari intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga, dan menjaga daya beli masyarakat miskin, khususnya dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi jelang semester II 2025.
Menurut laporan Bapenas dan data dari Perum Bulog, mekanisme distribusi ini juga akan membantu mengurangi ketimpangan akses pangan antar wilayah.
Dengan stok aman, strategi distribusi efisien, dan dukungan lintas sektor, program ini diharapkan jadi pengungkit stabilitas pangan nasional, sekaligus bukti bahwa bantuan sosial bisa tepat sasaran dan berdampak luas. (YA)