Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menyiapkan strategi komprehensif, untuk menghadapi dampak kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menyebut bahwa Presiden Prabowo telah merancang sejumlah kebijakan strategis sejak hari pertama menjabat. Pemerintah melihat dinamika geopolitik dan perdagangan internasional, sebagai tantangan serius yang harus diantisipasi secara dini.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).
Baca juga : Trump Tingkatkan Perang Dagang, Dunia Siap Membalas
Terdapat tiga kebijakan utama yang menjadi pilar respons Indonesia terhadap disrupsi ekonomi global:
1. Perluasan Mitra Dagang & Diplomasi Ekonomi
Pemerintah mendorong perluasan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara dan blok perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS memperkuat posisi tawar dalam kancah perdagangan global.
Selain itu, Indonesia aktif dalam sejumlah perjanjian multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta keterlibatan dalam CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Di sisi bilateral, Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile.
2. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Pemerintah memprioritaskan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor sumber daya alam. Salah satu pencapaian yang telah terealisasi adalah hilirisasi nikel, yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri dalam negeri.
Selain itu, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) yang bertugas mendanai dan mengelola proyek-proyek hilirisasi strategis di sektor mineral, batu bara, migas, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan.
3. Penguatan Konsumsi Domestik
Penguatan konsumsi rumah tangga menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis serta membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih guna mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.
Kedua program ini ditujukan untuk mendongkrak konsumsi domestik, yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. (Ep)