Kosovo – Pemilu parlemen Kosovo yang berlangsung pada Minggu (9/2) menjadi ajang penting bagi Perdana Menteri Albin Kurti dalam mempertahankan kepemimpinannya. Dengan tekanan yang meningkat dari sekutu Barat akibat kebijakan kerasnya terhadap Serbia, pemungutan suara ini dipandang sebagai referendum tak resmi atas arah politik yang diusungnya.
Sebanyak 1,6 juta pemilih di Kosovo berhak menentukan 120 anggota parlemen yang akan membentuk pemerintahan baru. Partai Vetevendosje yang dipimpin Kurti diprediksi unggul, tetapi tanpa mayoritas mutlak, ia harus menjalin koalisi atau menghadapi kemungkinan digeser oleh oposisi.
Dua partai oposisi utama, Partai Demokrat Kosovo (PDK) dan Liga Demokratik Kosovo (LDK), menawarkan kebijakan ekonomi yang lebih populis, seperti kenaikan gaji pegawai negeri dan peningkatan layanan publik, demi menarik simpati rakyat. Di sisi lain, Kosovo masih menghadapi tantangan ekonomi berat dengan pendapatan per kapita yang rendah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.
Kurti selama lima tahun terakhir bersikap keras terhadap Serbia, termasuk melarang penggunaan dinar Serbia dan membatasi bantuan dari Beograd bagi minoritas Serbia. Langkah-langkahnya memicu ketegangan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan potensi konflik etnis di kawasan tersebut.
Demi memastikan kelancaran pemilu, pasukan penjaga perdamaian NATO (KFOR) dan 1.600 pemantau internasional dikerahkan untuk mengawasi jalannya proses demokrasi di Kosovo.
Hasil pemilu ini akan menentukan apakah Kurti tetap berkuasa atau harus menyerahkan kepemimpinan kepada oposisi di tengah meningkatnya tekanan internasional. (YA)