Jakarta – Pertamina Patra Niaga memblokir sedikitnya 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan, yang terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Solar dan Pertalite bersubsidi.
Dampaknya, kendaraan-kendaraan tersebut kini tidak lagi dapat melakukan transaksi BBM bersubsidi di seluruh SPBU.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa langkah tegas ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pemblokiran ini merupakan hasil dari penerapan sistem digitalisasi, termasuk penggunaan QR Code dalam proses pembelian BBM bersubsidi.
“Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU,” ujar Mars Ega dalam RDP bersama Komisi XII DPR, Senin (17/11/25).
Pembinaan SPBU dan Penguatan Pengawasan
Tidak hanya pada kendaraan, Pertamina Patra Niaga juga memperketat pengawasan di tingkat ritel.
Sepanjang 2025 terdapat 544 SPBU yang mendapatkan pembinaan karena ditemukan melakukan pelanggaran, baik terkait prosedur distribusi maupun potensi penyimpangan BBM subsidi.
Langkah pembinaan ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh, untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menutup celah penyalahgunaan di lapangan.
Konsumsi Solar & Pertalite Menurun
Mars Ega menyebut penerapan sistem QR Code memberikan dampak signifikan, terhadap pengendalian konsumsi BBM subsidi.
Hingga Oktober 2025, konsumsi Solar dan Pertalite tercatat mengalami penurunan yang konsisten.
Kuota Solar sampai Oktober 2025 diperkirakan under 10% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, sementara Pertalite, realisasi kuotanya diperkirakan lebih rendah sekitar 10% dibanding target 2025.
Menurut Pertamina, penurunan ini menunjukkan bahwa digitalisasi penyaluran BBM mampu mempersempit ruang penyimpangan, dan memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi.
Pertamina Patra Niaga memastikan akan terus memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk peningkatan teknologi, verifikasi data konsumen, dan evaluasi berkala terhadap SPBU. (EP)
