Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil langkah kontroversial yang menjadi sorotan publik dan menuai protes keras dari berbagai pihak. Dalam sebuah upacara resmi yang dramatis (21/3/2025), Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk memulai proses penutupan Departemen Pendidikan AS. Meskipun langkah ini merupakan janji kampanye yang dipegang teguh oleh Trump, banyak yang meragukan apakah upaya ini akan berhasil mengingat tantangan hukum yang kemungkinan akan muncul, serta kendala konstitusional yang ada.
“Saya akan menandatangani perintah eksekutif untuk mulai menutup Departemen Pendidikan Federal sekali dan untuk selamanya,” ujar Trump dengan percaya diri dalam pidatonya sebelum acara penandatanganan. Pernyataan ini langsung disambut dengan sorakan dari para hadirin, termasuk sekelompok anak-anak yang turut hadir dalam acara tersebut dan masing-masing memegang salinan perintah eksekutif yang sama untuk ditandatangani.
Namun, langkah Trump ini segera mendapat kecaman tajam dari banyak pihak, terutama dari para pemimpin Demokrat dan aktivis pendidikan. “Ini adalah langkah yang sangat merusak dan berbahaya yang akan merugikan anak-anak di seluruh negeri,” tulis Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat, di akun media sosialnya, tak lama setelah acara tersebut.
Trump dan Ketergantungannya pada Pendidikan AS:
Trump mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap skor ujian yang rendah di sistem pendidikan AS dan menyalahkan Departemen Pendidikan atas masalah ini, meskipun para ahli menyebutkan bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya akurat. PISA (Program for International Student Assessment), lembaga internasional yang mengukur standar pendidikan, mencatat bahwa meskipun skor AS berada di bawah negara-negara seperti Singapura dan Kanada, namun AS tidak berada di posisi terbawah.
Pada saat yang sama, Trump juga menggembar-gemborkan pengurangan jumlah pegawai birokrasi di departemen tersebut. “Kami sudah memotong jumlah birokrat setengahnya,” ujarnya, menyebutkan bahwa banyak pegawai yang menerima tawaran buyout untuk keluar dari departemen.
Apakah Trump Memiliki Kewenangan untuk Menutup Departemen Pendidikan?
Meskipun Trump telah menandatangani perintah eksekutif tersebut, hanya Kongres yang memiliki kekuasaan untuk menutup departemen kabinet. Namun, beberapa anggota Partai Republik, seperti Senator Bill Cassidy dari Louisiana, telah menyatakan dukungannya untuk langkah tersebut. “Saya setuju dengan Presiden Trump bahwa Departemen Pendidikan telah gagal menjalankan misinya,” kata Cassidy.
Namun, pengenalan legislasi untuk menutup departemen ini diperkirakan tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengatasi hambatan filibuster di Senat. Ini berarti, upaya ini kemungkinan akan berakhir di pengadilan untuk menguji konstitusionalitas keputusan ini.
Bagaimana Nasib Fungsi-Fungsi Departemen Pendidikan?
Perintah eksekutif Trump juga menjamin bahwa layanan, program, dan bantuan yang disediakan oleh Departemen Pendidikan akan tetap berjalan tanpa gangguan. Namun, ada kekhawatiran bahwa program-program seperti Pell Grant yang memberikan bantuan keuangan untuk mahasiswa berpenghasilan rendah, serta layanan untuk anak-anak dengan disabilitas, bisa terpengaruh oleh upaya penutupan ini.
Trump, bagaimanapun, mencoba menenangkan kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa program-program ini akan dipindahkan ke lembaga lain yang akan “mengelola mereka dengan baik.” Namun, Trump menekankan bahwa negara bagian akan mengambil alih sebagian besar fungsi departemen ini. “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” tambah Trump, seraya mengatakan bahwa para gubernur negara bagian, seperti Gubernur Florida Ron DeSantis yang turut hadir, akan senang dengan langkah ini.
Namun, banyak pihak, terutama Demokrat, khawatir bahwa tanpa Departemen Pendidikan, tidak ada badan yang akan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak di AS, terutama bagi kelompok minoritas dan anak-anak dari keluarga miskin.
Perlawanan dan Tantangan Hukum:
Sejumlah organisasi seperti American Federation of Teachers (AFT) telah menyatakan niat mereka untuk melawan langkah ini di pengadilan. “Ini bukan efisiensi, ini adalah penghancuran,” kata Presiden AFT, Randi Weingarten, mengenai perintah eksekutif Trump yang dinilai dapat merugikan jutaan siswa di seluruh negeri.
Seiring dengan perlawanan ini, banyak yang meragukan bahwa langkah Trump akan bertahan lama, mengingat proses hukum yang bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai keputusan final di pengadilan tinggi. Bahkan, prediksi menunjukkan bahwa upaya ini kemungkinan besar akan berakhir di Mahkamah Agung AS, yang dapat memutuskan apakah penutupan Departemen Pendidikan sesuai dengan konstitusi AS.
Langkah Trump ini, selain mengguncang dunia pendidikan, juga menjadi ujian besar bagi batas-batas kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. (YA)