Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, atau setara 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun. Untuk posisi akhir Februari, ini sebesar 0,13% dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam postur APBN 2025, yang menargetkan defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Meski mengalami defisit, Sri Mulyani memastikan bahwa keseimbangan primer tetap dalam kondisi surplus sebesar Rp 48,1 triliun hingga akhir Februari 2025. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Pendapatan Negara Capai Rp 316,9 Triliun
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun, atau 10,5% dari target pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 3.005,1 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
Penerimaan perpajakan: Rp 240,4 triliun (9,7% dari target)
Pajak: Rp 187,8 triliun (8,6% dari target)
Kepabeanan dan cukai: Rp 52,6 triliun (17,5% dari target Rp 301,6 triliun)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 76,4 triliun (14,9% dari target Rp 513,6 triliun)
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp 348,1 triliun, yang terdiri dari:
Belanja pemerintah pusat: Rp 211,5 triliun (7,8% dari target)
Transfer ke daerah: Rp 136,6 triliun (14,9% dari total transfer daerah sebesar Rp 919 triliun.
“Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” ungkap Sri Mulyani. (Ep)