Bekasi – Harapan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak kini kian nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (08/03/2026).
Langkah besar ini merupakan bagian dari akselerasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek ini menjadi simbol kolaborasi solid antara pemerintah, sektor swasta melalui Lippo Group, dan lembaga pembiayaan Danantara untuk menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan hunian vertikal adalah kunci efisiensi lahan di masa depan.
Di tengah keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota, konsep rusun subsidi ini menjadi jawaban yang paling masuk akal.
“Jika kita membangun rumah tapak, mungkin dibutuhkan lahan hingga 1.200 hektare. Namun, dengan konsep vertikal di lahan sekitar 30 hektare ini, kita diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian,” ujar pria yang akrab disapa Menteri Ara tersebut. Ada pun proyek rusun subsidi Meikarta ini meliputi:
- Efisiensi Lahan: Memaksimalkan penggunaan lahan terbatas untuk jumlah unit yang masif.
- Target Hunian: Mencapai 141.000 unit di Bekasi dan potensi 170.000 unit di Depok.
- Sinergi BUMN & Swasta: Kolaborasi antara Danantara, BUMN Karya, dan kontraktor swasta.
- Kepastian Hukum: Telah melalui verifikasi ketat untuk menjamin keamanan konsumen.
Menjamin Keamanan Konsumen Lewat Jalur KPK
Satu hal yang menarik dari proyek ini adalah transparansi di balik layarnya. Menyadari sejarah kompleks kawasan Meikarta, Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal aspek legalitas.
Sebelum seremoni groundbreaking dilakukan, Kementerian PKP telah berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya jelas: memastikan seluruh aset dan mekanisme kerja sama berstatus clear and clean.
“Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan kepastian hukum. Ini penting bagi masyarakat yang akan membeli, pihak perbankan yang membiayai, serta para pengembang agar semua berjalan di atas rel yang benar,” tegasnya.
Keberhasilan proyek di Bekasi ini direncanakan akan segera diduplikasi di wilayah lain. Menteri Ara mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Depok seluas 45 hektare. Lahan tersebut berpotensi menampung hingga 170.000 unit hunian baru.
Di sisi lain, Rosan Perkasa Roeslani selaku CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, menyatakan kesiapan finansial untuk mengawal ambisi ini.
“Kami melihat ini sebagai proyek dengan dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Danantara mendukung penuh dari sisi pembiayaan agar pengerjaannya tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkap Rosan. (NR)
