New York, AS – Krisis di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jassim al-Budaiwi secara resmi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan rentetan serangan rudal dan drone Iran yang terus menghantam kawasan tersebut dalam lima minggu terakhir.
Berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Kamis (02/04/26), al-Budaiwi menegaskan bahwa tindakan Iran bukan hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga telah melumpuhkan urat nadi energi global melalui penutupan Selat Hormuz secara efektif.
Dilansir dari Al Jazeera, GCC menuntut jaminan keamanan navigasi tanpa gangguan di seluruh jalur perairan strategis, yang menjadi jalur utama pasokan minyak bumi dunia.
Selat Hormuz Lumpuh, Harga Energi Meroket
Sejak perang pecah pada 28 Februari lalu, ketidakstabilan telah menyebar cepat. Meskipun pihak Iran berdalih serangan mereka adalah bentuk pertahanan diri terhadap target AS dan Israel, fakta di lapangan menunjukkan dampak yang jauh lebih luas.
- Pasar Energi Terguncang: Penutupan Selat Hormuz menghentikan aliran seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.
- Titik Panas Baru: Citra satelit terbaru menunjukkan kepulan asap dari Pulau Qeshm, Iran, yang menandakan intensitas pertempuran di dekat jalur pelayaran vital.
- Kerugian Regional: Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang terkena dampak proyektil Iran paling parah dibandingkan anggota GCC lainnya.
Frustrasi negara-negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, dan UEA, kian memuncak. Analis Al Jazeera, Zein Basravi mengibaratkan konflik ini seperti menyaksikan kecelakaan mobil yang bergerak lambat namun akhirnya menghantam tepat di halaman depan rumah mereka sendiri.
GCC kini menuntut keterlibatan langsung dalam setiap negosiasi atau kesepakatan masa depan dengan Iran.
Mereka menegaskan bahwa keamanan regional tidak akan tercapai, tanpa mengikutsertakan enam negara tersebut guna mencegah pengulangan serangan serupa di masa depan.
Peringatan Keras Resolusi PBB
Di sisi lain, ketegangan diplomatik semakin meruncing seiring rencana pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB akhir pekan ini.
Resolusi yang diusulkan mencakup wewenang bagi negara anggota PBB untuk menggunakan “sarana pertahanan” guna membuka kembali Selat Hormuz secara paksa.
Merespons hal tersebut, pihak Iran melalui Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi memberikan peringatan keras terhadap setiap “tindakan provokatif”, termasuk di Dewan Keamanan PBB,
“Setiap tindakan provokatif oleh para agresor dan pendukung mereka, termasuk di Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Selat Hormuz, hanya akan membuat keadaan menjadi semakin rumit,” ujar Araghchi dikutip dari Al Jazeera.
Situasi di Selat Hormuz kini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi setiap negara di planet ini.
Keputusan PBB akan menentukan apakah jalur urat nadi dunia tersebut akan kembali terbuka melalui jalur diplomasi, atau justru melalui kekuatan militer yang bisa membakar seluruh kawasan Timur Tengah. (AW)
