Atlanta, AS – Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengguncang dunia pemilu Amerika Serikat.
Perintah tersebut menargetkan penggunaan barcode atau kode QR pada surat suara, sebuah teknologi yang telah lama menjadi sumber misinformasi dan kontroversi.
Langkah ini memicu perdebatan sengit tentang keamanan pemilu dan potensi manipulasi suara.
Keamanan Pemilu & Dampak Larangan Barcode
Perintah eksekutif Trump, yang bertujuan “melindungi integritas pemilu,” secara khusus melarang penggunaan barcode atau kode QR pada surat suara.
Langkah ini berdampak signifikan pada sistem voting di ratusan wilayah di 19 negara bagian, termasuk Georgia, South Carolina, dan Delaware yang menggunakan sistem ini secara luas.
- Target Misinformasi:
- Sistem voting yang menggunakan barcode telah menjadi target teori konspirasi, terutama setelah Pemilu Presiden 2020.
- Meskipun pejabat pemilu menjamin keamanannya, keraguan publik tetap tinggi.
- “Saya pikir masalahnya sangat dibesar-besarkan,” kata Lawrence Norden dari Brennan Center for Justice, namun mengakui bahwa sistem ini rentan terhadap misinformasi.
- Kekhawatiran Keamanan:
- Kesaksian Ilmuwan Komputer, J. Alex Halderman mengungkapkan potensi kerentanan sistem, di mana penyerang dapat memanipulasi kode QR dan menginstal malware.
- Meskipun tidak ada bukti manipulasi yang terjadi, kekhawatiran ini telah memperkuat klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilu.
- “Kasus ini telah mengidentifikasi kekhawatiran substansial tentang administrasi, pemeliharaan, dan keamanan sistem voting elektronik Georgia,” kata hakim yang memimpin persidangan.
- Dampak Hukum dan Praktis:
- Perintah eksekutif Trump sedang menghadapi berbagai gugatan hukum, dengan beberapa pihak mempertanyakan kewenangan presiden untuk mengatur pedoman pemilu.
- Komisi Bantuan Pemilu AS (EAC), yang menetapkan pedoman sukarela untuk sistem voting, menjadi pusat perdebatan.
- “Dalam jangka panjang, akan lebih baik jika vendor beralih dari pengkodean, tetapi sudah ada bukti bahwa mereka melakukannya,” kata Pamela Smith, Presiden Kelompok Verified Voting.
- Biaya dan Tantangan Implementasi:
- Perubahan sistem voting akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang signifikan.
- Di Benton County, Arkansas, perkiraan biaya pembaruan sistem mencapai $400.000 dan memakan waktu hingga satu tahun.
- Los Angeles County, yang menggunakan sistem dengan kode QR yang dikembangkan selama satu dekade, memperkirakan biaya penggantian mencapai $140 juta.
- Georgia, salah satu negara bagian yang menjadi sorotan, menghadapi potensi seperti “kereta yang akan menabrak” karena peraturan baru yang melarang kode QR, tanpa alokasi dana untuk penggantian sistem.
- Respon Pejabat Pemilu:
- Pejabat pemilu di berbagai negara bagian, seperti Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger, membela keamanan sistem voting yang ada.
- Namun, beberapa pejabat, seperti Amanda Gonzalez dari Jefferson County, Colorado, mendukung penghapusan kode QR untuk mengurangi kebingungan pemilih.
- Jena Griswold, sekretaris negara bagian Colorado, pada tahun 2019 memutuskan untuk berhenti menggunakan surat suara dengan kode QR, dengan mengatakan bahwa pemilih “harus memiliki keyakinan penuh bahwa suara mereka akan dihitung.”
Perintah eksekutif Trump telah memicu perdebatan nasional tentang keamanan pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem voting.
Dampaknya akan terus dirasakan dalam pemilihan mendatang, dengan potensi perubahan signifikan dalam cara suara dihitung di seluruh Amerika Serikat. (YA)