Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi menerapkan regulasi yang jauh lebih ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Kebijakan tersebut menuntut jemaah haji memiliki kelengkapan khusus, untuk bisa memasuki kota suci Mekkah dan Masjidil Haram.
“Tahun ini ke Mekkahnya itu sudah sulit sekali, sudah sangat ketat dan satu-satunya selain kartu nusuk yang bisa meloloskan jemaah itu syarikah,” ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/05/25).
Jika tahun lalu jemaah masih cukup mudah untuk memasuki wilayah Mekkah meskipun terbatas ke Masjidil Haram, maka tahun ini situasinya jauh lebih selektif.
Kartu Nusuk dan layanan dari syarikah menjadi syarat mutlak agar jemaah dapat mengakses kedua tempat tersebut.
Untuk memastikan hal ini, pihak Kementerian Agama bahkan harus menunda keberangkatan sejumlah jemaah demi memastikan mereka masuk dalam daftar Syarikah yang sah.
Tercatat, saat ini ada 8 Syarikah resmi Arab Saudi yang menangani jemaah haji asal Indonesia.
Namun, pada gelombang pertama keberangkatan, sistem ini masih menimbulkan kendala, seperti jemaah dari satu kloter yang terpecah atau tercampur antar Syarikah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta agar pemerintah segera mengevaluasi sistem pengelompokan berbasis Syarikah.
Tujuannya agar jemaah dalam satu kloter tetap utuh dan tidak terpecah, terutama bagi mereka yang memiliki pendamping atau pasangan.
“Kami ingin hari ini menyampaikan supaya jemaah di gelombang kedua, mereka bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak syarikah,” tutur Marwan. (An)
Baca juga :