Jakarta – Setahun setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat, sebuah revolusi infrastruktur terjadi di seluruh pelosok negeri.
Bukan jalan tol atau pelabuhan raksasa, tetapi sekolah-sekolah tua yang kini “dibangun ulang” dengan kecepatan kilat, menandai komitmen kuat pemerintah terhadap fondasi pendidikan nasional.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025, yang dikenal sebagai salah satu proyek unggulan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pemerintah menegaskan bahwa memperbaiki pendidikan harus dimulai dari tempat anak-anak belajar.
Sekolah-sekolah dari Sumatera hingga Papua yang sebelumnya tampak usang, kini tengah bersolek berkat suntikan dana segar yang disiapkan.
Pemerintahan Prabowo mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp16,97 triliun dalam APBN 2025 untuk revitalisasi, sebuah angka yang direncanakan naik tajam menjadi lebih dari Rp22,58 triliun pada tahun berikutnya.
11.179 Sekolah Siap Berubah
Target pemerintah adalah merevitalisasi 13.834 unit sekolah di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, hasil di lapangan menunjukkan laju yang mengesankan.
Hingga 10 September 2025, lebih dari 11.179 sekolah telah menyelesaikan proses administratif dan mengikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
- Target Tuntas Desember: Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, optimistis proyek fisik pada ratusan sekolah akan rampung sebelum akhir 2025.
- Meliputi Semua Jenjang: Program ini menjangkau 3.903 unit SD, 3.974 unit SMP, hingga 2.042 unit SMA, serta mencakup 75,8% sekolah negeri.
- Akses Diperluas: Selain perbaikan, pemerintah juga membangun 67 Unit Sekolah Baru (USB), menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga perluasan akses pendidikan yang merata.
Kekuatan Ada di Tangan Sekolah
Kunci dari kecepatan pembangunan ini terletak pada skema pendanaan yang radikal: Swakelola.
Berbeda dari mekanisme sebelumnya yang melibatkan Kementerian PU, kini pengelolaan dana berada langsung di bawah Kemendikdasmen dan disalurkan ke rekening sekolah.
Skema ini didasarkan pada filosofi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), melibatkan masyarakat secara langsung melalui Panitia Pengembangan Satuan Pendidikan (P2SP).
Ini adalah perubahan paradigma yang disambut baik, khususnya dalam hal akuntabilitas dan percepatan.
Provinsi Banten, dengan Kabupaten Lebak (58 sekolah) dan Pandeglang (52 sekolah), menjadi contoh daerah dengan capaian implementasi yang menonjol.
Dana awal sebesar Rp128,14 miliar dari total Rp183,94 miliar untuk tahap pertama telah dicairkan, menggerakkan roda pembangunan di 204 sekolah.
“Guru bisa fokus mengajar, masyarakat ikut membangun, dan ekonomi sekitar sekolah ikut bergerak,” kata Gogot Suharwoto kepada awak media.
Pesan ini menggarisbawahi bahwa setiap batu bata yang dipasang, adalah simbol dari partisipasi kolektif dan gotong royong dalam skala nasional.
Meskipun tantangan administrasi di beberapa daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, program ini mengirimkan pesan tegas: di tahun pertamanya, pemerintahan Presiden Prabowo memilih investasi infrastruktur pendidikan yang nyata dan terukur.
Langkah ini dilihat sebagai penanaman benih harapan, di mana masa depan Indonesia dipersiapkan di ruang kelas yang kini telah layak dan membanggakan.(YA)
