Jakarta – Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di lantai 21 Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, pada Rabu (23/04/25) menjadi saksi bisu sebuah pertemuan penting yang menentukan nasib ribuan konsumen Apartemen Meikarta.
Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah ganti rugi yang berlarut-larut selama bertahun-tahun, direspon cepat oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa “Ara”.
Ara tak segan memanggil langsung Bos Lippo Group, James Riady dan John Riady, untuk hadir dan menemui ratusan konsumen Meikarta.
Target 3 Bulan dan Pendataan Cepat
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyelesaian masalah Meikarta dalam waktu 3 bulan, yaitu hingga 23 Juli 2025.
“Langkah pertama adalah menyelesaikan pendataan konsumen pada 2 Mei 2025, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo” ujar Ara.
Sang menteri bahkan bersedia menyumbangkan seluruh gajinya selama menjadi advisor di Siloam (Rp 100 juta per bulan), untuk membantu menyelesaikan masalah ini, menunjukkan komitmen pribadinya.
Sementara Pemilik Lippo Group, James Riady menyambut baik langkah Menteri PKP, dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan yang diambil.
“Pembangunan infrastruktur di Meikarta sudah selesai dan bukan hal kecil. Dari data ada sekitar 16.000 unit hunian di Meikarta yang telah dibangun, dan diserahterimakan. Dan tahun ini akan terus dilakukan serah terimakan sebanyak 3.000 unit. Kami akan ikuti arahan Menteri PKP,” ungkap James.
Harapan Baru di Tengah Ketidakpastian
Pertemuan ini memberikan secercah harapan bagi para konsumen Meikarta, yang telah lama menanti kejelasan.
Langkah cepat Menteri PKP dan komitmen dari James Riady menjadi sinyal positif, bahwa masalah ini akan segera menemui titik terang.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan dari data kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), banyak warga mengadukan masalah Meikarta.
“Tercatat 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin segera mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi. Dari jumlah tersebut, 102 konsumen telah melengkapi berkas dengan total dana pengaduan mencapai Rp 26.855.558.439.” ungkap Fitrah.
Kepercayaan konsumen tentu perlu dibangun kembali melalui tindakan nyata, dan realisasi dari janji-janji yang telah disampaikan.
Target 3 bulan yang ditetapkan Menteri PKP menjadi tenggat waktu yang krusial. Realisasi refund dan serah terima unit sesuai jadwal akan menjadi bukti nyata komitmen Lippo. (*)
Baca juga :