Washington, AS – Badai politik menerpa Amerika Serikat, setelah pemerintah federal mengalami penutupan akibat kebuntuan anggaran.
Gedung Putih menuding kubu Demokrat sebagai penyebab utama, bahkan memperingatkan akan ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para pegawai federal.
Namun, klaim tersebut dibantah keras, memicu “perang narasi” sengit antara kedua kubu yang berkuasa.
Peringatan PHK Massal Menggemparkan
Di tengah ketegangan yang memanas, Wakil Presiden, JD Vance membuat pernyataan yang mengejutkan publik.
“Kita harus merumahkan sebagian orang jika penutupan ini terus berlanjut,” ujarnya di ruang jumpa pers Gedung Putih.
“Kami tidak menyukainya, kami tidak ingin melakukannya, tetapi kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memastikan layanan penting bagi rakyat Amerika terus berjalan.”
Vance menampik spekulasi bahwa PHK akan menargetkan pegawai berdasarkan afiliasi politik mereka. Namun, dia mengakui ketidakpastian masih menyelimuti nasib para pekerja.
“Kami belum membuat keputusan akhir tentang apa yang akan kami lakukan terhadap pekerja tertentu,” katanya.
Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih menguatkan pernyataan Vance.
“Sayangnya, karena Demokrat menutup pemerintah, Presiden telah mengarahkan kabinetnya untuk mengidentifikasi di mana pemotongan dapat dilakukan, dan kami yakin PHK sudah di depan mata,” tegasnya dikutip dari The Guardian.
Klaim Palsu ‘Amunisi’ Serangan
Dalam upaya menyudutkan lawan politik, Vance menuduh para politisi Demokrat, khususnya Senator Chuck Schumer dan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), menjadi penyebab penutupan ini.
“Sayap Chuck Schumer-AOC dari Partai Demokrat menutup pemerintah karena mereka mengatakan kepada kami, ‘Kami akan membuka pemerintah hanya jika Anda memberikan miliaran dolar dana untuk layanan kesehatan bagi imigran ilegal’,” kata Vance.
Tuduhan ini terbukti palsu, karena hukum AS melarang imigran tidak berdokumen menerima manfaat kesehatan yang diminta oleh Demokrat.
Partai tersebut juga tidak pernah meminta undang-undang baru untuk mengubah aturan tersebut.
Sebagai tanggapan, Hakeem Jeffries, Pemimpin Minoritas Demokrat di DPR mengatakan bahwa Presiden Trump dan Partai Republiklah yang ingin menutup pemerintah untuk “menolak layanan kesehatan bagi rakyat Amerika kelas pekerja.”
Proyek Infrastruktur Jadi ‘Sandera’
Sebagai bentuk serangan balasan, Gedung Putih mulai menargetkan negara bagian yang condong ke Demokrat, dengan menunda atau membatalkan dana infrastruktur.
Russ Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) melalui media sosial X mengumumkan bahwa sekitar $ 18 Miliar untuk proyek infrastruktur di New York City ditahan.
Schumer dan Jeffries dalam pernyataan bersama mengecam langkah ini.
“Donald Trump sekali lagi memperlakukan pekerja sebagai korban jaminan, dalam kampanye kekacauan dan balas dendamnya yang tak berkesudahan,” bunyi pernyataan tersebut.
Penutupan pemerintah kali ini ditandai dengan perdebatan yang sangat sengit, bahkan melampaui batas diplomasi. Presiden Trump bahkan mengolok-olok Schumer dan Jeffries di media sosial.
Jeffries mengecam unggahan Trump yang menampilkan dirinya dengan kumis dan sombrero buatan AI sebagai rasis. Namun, Vance justru menanggapi dengan enteng,
“Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa artinya itu. Apakah dia seorang Meksiko-Amerika yang tersinggung karena memiliki meme sombrero?”
Di tengah kebuntuan, Demokrat menolak membantu Partai Republik meloloskan RUU yang akan membuka kembali pemerintah, karena menuntut perpanjangan subsidi layanan kesehatan untuk keluarga berpendapatan rendah.
Saat ini, Kongres sedang libur untuk perayaan Yom Kippur. Senat akan kembali bersidang pada Jumat (03/10/25) , sementara DPR baru kembali pekan depan. (YA)
Baca juga :
