London – Meta, pemilik raksasa media sosial Facebook dan Instagram, pada Jumat lalu mengumumkan keputusan mengejutkan: mereka akan menghentikan semua iklan politik di Uni Eropa mulai Oktober 2025. Alasan di balik langkah drastis ini adalah ketidakpastian hukum yang timbul dari regulasi baru yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam kampanye pemilu.
Melalui unggahan blog resmi, Meta menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan iklan yang berkaitan dengan isu politik, pemilu, dan sosial di semua platformnya, termasuk Threads, mulai awal Oktober. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena regulasi Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota ini dianggap “tidak dapat diterapkan” terkait Transparansi dan Penargetan Iklan Politik.
Meta mengklaim bahwa aturan baru ini “memperkenalkan tantangan operasional dan ketidakpastian hukum yang signifikan.” Ini bukanlah kali pertama perusahaan teknologi raksasa melakukan hal serupa. Tahun lalu, Google juga mengumumkan akan berhenti menayangkan iklan politik kepada pengguna Uni Eropa sebelum aturan tersebut berlaku, dengan alasan yang serupa.
Aturan Ketat Uni Eropa: Label, Database, dan Penargetan Terbatas
Regulasi baru yang akan berlaku pada 10 Oktober ini mewajibkan platform untuk melabeli iklan politik, mengungkapkan siapa yang membayarnya, serta kampanye, referendum, atau proses legislatif apa yang terkait dengan iklan tersebut. Selain itu, iklan harus disimpan dalam database dan hanya dapat ditargetkan kepada pengguna dengan kondisi yang sangat ketat.
“Aturan ini memperkenalkan kewajiban tambahan yang signifikan pada proses dan sistem kami yang menciptakan tingkat kerumitan dan ketidakpastian hukum yang tidak dapat dipertahankan bagi pengiklan dan platform yang beroperasi di Uni Eropa,” jelas Meta Kepada AP News
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai denda hingga 6% dari pendapatan tahunan global perusahaan.
Perang Dingin Digital: Uni Eropa Versus Washington?
Aturan-aturan ini adalah bagian dari upaya Uni Eropa yang lebih luas untuk melawan pengaruh asing dan manipulasi dalam pemilu. Langkah ini juga sejalan dengan regulasi lain yang dirancang untuk melindungi privasi warga negara dan membuat platform lebih bertanggung jawab atas keamanan online pengguna internet. Namun, langkah-langkah ini sering kali berbenturan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mengecam pembuatan aturan digital oleh Uni Eropa.
Meta menegaskan bahwa keputusannya tidak akan memengaruhi pengguna yang ingin berdebat politik di platformnya atau menghalangi politisi, kandidat, dan pejabat untuk “berbagi konten politik secara organik.” Mereka hanya tidak akan dapat “menguatkan ini melalui iklan berbayar,” tambah Meta. (YA)
