Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan aset negara yang selama ini terbengkalai.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025), Prabowo secara khusus memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, untuk menarik kembali lahan-lahan terlantar dan mengembalikannya sebagai milik negara.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Nusron Wahid menyatakan pihaknya telah mulai mengidentifikasi tanah-tanah yang masuk kategori tanah telantar.
Tanah-tanah ini sebelumnya telah diberikan kepada pihak tertentu, namun tidak diperpanjang masa konsesinya setelah jatuh tempo.
Tak berhenti di sana, Nusron juga menyebut saat ini tengah dilakukan pembahasan pemanfaatan aset Bank Tanah yang luasnya telah mencapai sekitar 40 ribu hektare.
Tanah ini rencananya akan digunakan untuk mendukung pembangunan strategis nasional.
“Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujar Nusron.
Tanah-tanah tersebut, kata Nusron, bisa digunakan untuk berbagai sektor penting seperti pembangunan pabrik, perumahan rakyat, ketahanan pangan, hingga pengembangan energi terbarukan.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh rencana ini akan dikaji secara komprehensif terlebih dahulu.
Presiden Soroti Aset Negara yang Disembunyikan
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pengelolaan aset negara yang selama ini dinilai tidak transparan.
Ia menyinggung soal aset milik negara yang tidak dicatat dengan baik, bahkan “disembunyikan” oleh oknum birokrat.
“Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti, nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan, saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri (Kementerian) yang punya aset banyak ini aset disembunyikan, gak tau nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan. banyak aset negara itu hilang gak jelas,” tegasnya.
Ia mencontohkan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran yang nilainya sangat besar namun pengelolaannya tidak optimal.
“Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS),” kata Prabowo.
Ia menambahkan, selain kawasan Senayan yang luasnya sekitar 200 hektare, masih ada wilayah lain seperti Kemayoran dengan luas lebih dari 400 hektare yang juga mengalami nasib serupa.
“Kemudian kita lupa selain senayan sekitar 200 hektare, ternyata ada kemayoran 400 hektare lebih,” ujar Prabowo.
Sebagai langkah konkret, ia memerintahkan Nusron untuk mengecek seluruh konsesi tanah yang masa berlaku HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan)-nya telah habis.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Prabowo menutup arahannya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam memberantas praktik penelantaran aset negara dan memastikan tanah-tanah produktif kembali berfungsi untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. (Ep)